Jum'at, 19 Desember 2014 / 25 Safar 1436 H
Tugas Pokok dan Fungsi Sekdakab

Berikut ini tugas pokok fungsi dan uraian tugas masing-masing pejabat eselon mulai dari Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagai berikut :

 

Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokoknya, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah ;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Asisten Pemerintahan, Politik dan Keamanan

Asisten Pemerintahan, Politik dan Keamanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Asisten Pemerintahan, Politik dan Keamanan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perumusan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana politik dan keamanan serta membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan  tugas-tugas dalam bidang Pemerintahan kecamatan, kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Pertanahan, Transmigrasi, Perhubungan informasi dan komunikasi serta Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam Melaksanakan tugas pokoknya, Asisten Pemerintahan, politik dan keamanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan Pemerintahan, Politik dan Ketentraman, ketertiban dan kecamatan ;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Nagari;
3. Penyusunan bahan kebijakan koordinasi perumusan peraturan Perundang-Undangan;
4. Penyusunan bahan kebijakan Koordinasi perumusan penataan organisasi dan tatalaksana;
5. Pelaksana koordinasi dalam perumusan kebijakan pembinaan kesatuan Bangsa dan Daerah, penegakan peraturan daerah, pertanahan, transmigrasi, ketentraman, ketertiban dan keamanan serta kependudukan dan catatan sipil;
6. 

Memberikan rekomendasi pengangkatan Camat.

 

Bagian Administrasi Pemerintahan

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan nagari serta pelaksanaan otonomi dan kerja sama antar daerah;

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1.  Pengumpulan bahan dan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka penyelengraan Administrasi Pemerintahan;
2.  Pengumpulan bahan dan menganalisa data seta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah;
3. Pengumpulan bahan dan analisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan otonoimi daerah;
4.  Pengumpulan bahan dan menganalisa penyelenggaraan tugas pemerintah  kecamatan dan nagari;
5.  Penyiapan dan rekomendasi pengangkatan dan pertimbangan pemberhentian camat;
6.  Penyiapan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Wali nagari dan BPN.

 

Bagian Hukum dan HAM

Bagian hukum dan HAM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Bagian hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan, pembinaan administrasi PPNS, telaahan hukum,memberi bantuan hukum dan HAM, memberipertimbangan hukum atas perjanjian/ nota kesepahaman, mendokumentasikan, mempublikan publikasi hukum dan berita daerah serta melakukan pengawasan produk hukum nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bagian hukum dan HAM mempunyai fungsi:

1.  Mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah;
2. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah produk hukum daerah;
3. Melakukan pembinaan administrasi PPNS;
4. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum/HAM kepada semua unsur pemerintah daerah atas perjanjian/nota kesepahaman dan masalah hukumyang timbul dalam pelaksanaan tugasdan;
5.

Menghimpun peraturan perundang- undangan, evaluasi dan pengawasan produk hukum nagari, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum;

 

Bagian Organisasi Dan Personalia

Bagian organisasi dan personalia, mempunayi tugas pokok mengumpulakan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan analisa jabatan, ketatalaksanaan, dan pelayanan administrasi kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala bagian organisasi dan personalia mempunyai fungsi:

1.  Pengumpulan dan mengolah data serta mempersiapkan pembinaan dan penataan kelembagaan;
2. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerta metoda kerja dan prosedur kerja;
3. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan analisa jabatan dan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah;

 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Asisten ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi pembangunan dan program perekonomian serta mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang kehutanan, tanaman pangan dan perkebunan, Lingkunagn hidup, Penanaman Modal dan pelayanan Publik, peternakan dan perikanan, Penyuluh dan ketahanan pangan, Koperasi perindustrian dan perdagangan,ketenagakerjaan,pekerjaan Umum, Pertambangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan kemiskinan dan Badan Usaha milik Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi :

1.  Pengkoordinasian Penyusunan teknis pembinaan administrasi pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dibidang kehutanan, Tanman Pangan dan Perkebunan, Lingkungan Hidup, dan pelayanan Publik, Peternakan dan Perikanan, Penyuluh dan Kertahanan Pangan dan;
3. Pengkoordinasian perumusana kebijakan dan pelaksanaan program dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pekerjaan umum dan pertambangan serta badan usaha milik daerah.

 

Bagian Administrasi Perekonomian

Bagian Administrasi perekonomian mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan program dibidang perekonomian rakyat, pembinaan BUMD dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, asisten ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi :

1.  Pengumpulan data dan menyiapkan bahan laporan dan pelaksanaan program dibidang perekonomian;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dibidang perekonomian dan
3.

Pengkoordinasian tugas-tugas bidang perkembangan perekonomian rakyat, pembinaan BUMD dan perbankan serta pembiaan prasarana perekonomian rakyat.

 

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian administrasi pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman umum petunjuk teknis, pembinaan serta pengendalian administrasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala bagian administrasi pembangunan mempunyai fungsi :

1.  Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman umum dan petujuk teknis program tahunan pembangunan daerah;
2. Melakan pengendalian administrsai pembangunan yang dibiayai APBD, Bantuan pembangunan dan biaya lainnya;
3. Mengumpulakan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dari provinsi, pemerintah pusat, dan bantuan pihak ke tiga dan ;
4. Melakukakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

 

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten administrasi dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan urusan umum dan protokol, pembinaan kesejahteraan rakyat, dan keuangan serta mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang keagamaan, kesehatan,pendidikan, pariwisata, seni budaya, pembinaan generasi muada dan olah raga, kesejahteraan sosial dan keuangan daerah

Dalam melaksanakan tugas pokoknya asisten administrasi dan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :

1.  Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan administrasi dan umum yang meliputi tata usaha, urusan rumah tangga dan protokol;
2. Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan rakyat dan ;
3.

Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang keuangan yang meliputi anggaran, perbendaharaan dan verifikasi;

 

Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, protokoler dan perlengkapan serta urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;

Dalam melaksanakan tugas pokoknya kepala bagian umum mempunyai fungsi :

1.  Pengurusan tata usaha;
2. Pengaturan protokoler;
3. Melaksanakan urusan perlengkapan Sekretariat Daerah;
4. Pelaksanaan urusan perlengkapan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
5. Pelaksanaan pengelolaan barang Sekretariat Daerah.

 

Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesra mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan keagamaan dan bantuan sosial pendidikan dan kebudayaan;

Dalam melaksanakan tugas pokoknya kepala bagian kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:

1.  Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyaluran bantuan dibidang keagamaan;
2. Pembianaan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyaluran bantuan sosial dan
3. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan.

 

Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang keuangan serta pengurusan keuangan, anggaran dan perbendaharaan serta verivikasi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya kepala bagian keuangan mempunyai fungsi:

1.  Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan penyusuna pedoman dan petunjuk teknis, penganggaran dan penyaluran dibidang keungan;
2. Pengurusan uang baik perbendaharaan maupun pembukuan keuangan Sekretariat Daerah dan
3.

Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembukuan dan verifikasi keuangan sekretariat daerah.