Portal Kabupaten Sijunjung

BELUM ADA CALON DPRD YANG MENDAFTAR

Meski sudah dibuka sejak 4 Juli lalu, namun sampai Senin (9/7) kemaren belum ada calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung yang mendaftarkan diri pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Hal ini terungkap dalam silaturrahim para pejabat KPU tersebut, dengan sejumlah wartawan, di ruang pertemuan KPU, Senin (9/7) itu.

Silaturrahim yang berlangsung akrab penuh kekeluargaan, dihadiri ketua KPU yang merangkap sebagai Divisi Hukum, Umum, Keungan dan Logistik; Lindo Karsah, Divisi Teknis, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; Diki Zulkarnain serta Divisi Perencanaan dan Data; Fahrul Rozi Burda.

Selain itu juga hadir Sekretaris KPU; Irzal Zamzami bersama para Kasubag dan perangkatnya. Sementara wartawan yang hadir berjumlah 17 orang. Terdiri dari wartawan berbagai media masa serta wartawan radio dan online.

Ketua KPU, Lindo Karsah dalam memaparkan tahapan pemilihan umum (Pemilu) DPRD Kabupaten Sijunjung 2019 menjelaskan, setelah pengajuan daftar calon diumumkan dari 1 sampai 3 Juli 2018, mulai 4 sampai 17 Juli dibuka pendaftaran calon.

“Namun sampai  Senin 9 Juli ini (kemaren –Red), belum ada calon DPRD Kabupaten Sijunjung yang mendaftarkan diri. Seandainya sampai pukul 00. 00 WIB 17 Juli 2018 tidak ada calon yang mendaftar, berarti Kabupaten Sijunjung tidak memiliki DPRD masa bakti 2019-2024, karena waktu pengajuan daftar calon hanya sampai 17 Juli pukul 00.00 WIB,” tegas Lindo Karsa.

Untuk itu, agar Kabupaten Sijunjung memiliki DPRD masa bakti 2019-2024, baik Lindo Karsa maupun Diki Zulkarnain dan Fahrul Rozi Burda mengimbau para calon agar segera mendaftarkan diri.

Para calon diminta segera mendaftarkan diri, karena enam syarat utama yang harus dipenuhi para calon, akan diverifikasi dan diperbaiki pada waktu pengajuan pendaftaran dari 4 sampai 17 Juli. Seandainya enam syarat utama itu tidak terpenuhi, yang mendaftar gagal sebagai calon.

Enam persyaratan utama tersebut yakni, surat pencalonan, daftar bakal calon setiap daerah pemilihan, surat pernyataan pimpinan partai politik telah melakukan seleksi demokratis, surat pernyataan pimpinan partai politik berupa AD-ART atau aturan internal partai lainnya yang dilegalisir.

Kemudian keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dan keputusan pimpinan partai politik tingkat provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.

“Sedangkan 26 persyaratan lainnya, seperti surat pernyataan (formulir model BB.1) foto copy KTP elektronik, foto copy ijazah/STTB, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani dan persyaratan lainnya, akan diverifikasi dan diperbaiki dari 1 sampai 7 Agustus,” jelas ktua KPU Lindo Karsa. [email protected]

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.