Portal Kabupaten Sijunjung

CEGAH PUNGLI DISEKOLAH, KEMENAG GELAR SOSIALISASI BERSAMA TIM SABER PUNGLI.

Mencegah terjadinya kasus pungutan liar (pungli) di tingkat sekolah dan dilingkungan kantor kementrian agama (Kemenag) kabupaten Sijunjung, Kemenag Sijunjung menggelar sosialisasi pemberantasan pungli kepada pihak sekolah dan komite sekolah yang ada di bawah naungan Kemenag Sijunjung, Rabu (8/11) bertempat di aula kantor Kemenag Sijunjung. Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari jajaran tim saber pungli kabupaten Sijunjung, diantaranya Kasat reskrim polres Sijunjung, IPTU Wawan Darmawan, Kasi Pidana Khusus (pidsus) kejaksaan negeri Sijunjung, Wiliyamson dan pihak inspektorat daerah.

Dalam kegiatan itu, diikuti sebanyak 26 perwakilan komite sekolah yang ada di bawah kemenag kabupaten Sijunjung. Plt Kepala kantor kemenag Sijunjung, Syamsul Arifin didampingi Kasi pendidikan Madrasah, Helmiyati mengatakan. “Kegiatan ini kita lakukan agar pihak komite dan kepala sekolah paham dengan aturan dan ketentuan untuk menentukan kebijakan pemungutan retribusi kepada siswa, kalau saat ini pihak komite tidak berani mengambil kebijakan, karena takut dan belum tahu apa payung hukum yang mengaturnya. Maka dari itu kita adakan sosialisasi ini, agar mereka paham apa yang boleh dan apa yang dilarang,” tuturnya, Rabu (8/11).

Dijelaskannya, peran dan bantuan dari pihak masyarakat memang sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pembangunan di sekolah. Bahkan mayoritas sekolah yang ada dibawah kemenag saat ini masih berstatus swasta, sehingga proses pembangunan masih terkendala pada anggaran pembiayaan. “Kita menginginkan yang terbaik untuk peserta didik, baik itu proses pembelajaran, fasilitas dan kegiatan yang mendunkung lainnya, namun masih terbatas pada anggaran dan pembiayaan. Disisi lain, pihak komite sekolah saat ini takut untuk memungut retribusi dari orang tua siswa sehingga proses tadi belum berjalan maksimal. Kita berharap, setelah adanya sosialisasi ini mereka paham perbedaan pungli dan yang tidak. Untuk kedepannya, mungkin solusi yang akan diterapkan berupa subsidi silang, atau sumbangan yang bersifat sukarela. Kalau memang anak tidak sanggup, jangan dipaksakan. Kita akan buat MOU dengan pihak Kejaksaan untuk kedepannya, dan meminta pengawalan tata cara penggunaan anggaran,” jelasnya.

Kasat reskrim polres Sijunjung dalam materinya menyampaikan, sebelum menentukan kebijakan, pahami dulu payung hukumnya. “Untuk meminta retribusi kepada pihak orang tua siswa dilihat dulu aturannya, apakah itu dibolehkan atau tidak, kalau memang tidak aturan dan payung hukumnya jangan dipaksakan,” tuturnyaUang perpisahan pun dikumpulkan harus mengacu pada aturan, kalau tidak ada aturannya jangan dilakukan, karena itu sudah masuk pungli. Baik itu untuk uang seragam, beli buku, LKS, uang perpisahan dan pembangunan sekali pun, harus ada aturan dan ketentuannya, apa boleh dipungut atau tidak,” kata IPTU Wawan Darmawan.

Senada dengan hal tersebut, Kasi Pidsus Kejaksaan Sijunjung menjelaskan. “Pungutan dilakukan harus mengacu pada payung hukumnya. Kalau meminta sumbangan boleh saja asalkan tidak ada paksaan dan penentuan nominalnya, dan itupun harus dilakukan secara transparan kepada masyarakat, lampirkan pada papan pemberitahuan terkait uang masuk dan uang keluarnya,” ujar Wiliyamson.

Dijelaskannya, pada dasarnya pungli itu diartikan sebagai pungutan tidak ada dasar hukumnya. “Dalam prosesnya sendiri bisa dengan tiga jalur, tergantung pasal yang disangkakan, bisa dengan cara pembinaan, pidana umum dan tipikor,” pungkasnya.(endo)@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.