• Subscribe

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message

(0754) 20064
[email protected]

Profil DPRD

PROFIL DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama sama dengan Pemerintah  Daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  Kabupaten  Sijunjung berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Sijunjung  sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan Mitra dari Pemerintah Daerah,  terdiri atas anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang di pilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum,  dengan Jumlah sebanyak 30 orang,  masa jabatan 5 (lima ) tahun dan b anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah.

DPRD mempunyai Fungsi :

1. Legislatif
2. Anggaran
3. Pengawasan

 

DPRD mempunyai  tugas dan wewenang :

a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati
b. Membahas  dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang di ajukan oleh Bupati
c. Pelaksanakan Pengawasan terhadap  :
–  Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang undangan  lainya
–  Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
–  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
–  Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, Kerja Sama antar
Daerah dan Kerja sama Internasional di Daerah.
d. Memilih Bupati
e. Mengusulkan  pengangkatan dan pemberhentian Bupati Kepada Mentri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan  pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
f. Memberikan Pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah  Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di Daerah.
g. Memberikan  Persetujuan  terhadap rencana Kerja Sama Internasional  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
h. Meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.
i. Memberikan Persetujuan terhadap  rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ke Tiga  yang membebani masyarakat dan Daerah
j. Mengupayakan terlaksananya  kewajiban  Daerah sesuai dengan  Peraturan Perundang undangan
k. Melaksanakan Tugas-tugas  dan wewenangan  lain yang diatur dalam Ketentuan  Peraturan Perundang undangan.

 

DPRD Mempunyai Hak :

1. Hak Interpelasi :  Adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati  mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak  luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
2. Hak Angket : Adalah Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah  yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku,
3. Hak Menyatakan Pendapat : Adalah Hak DPRD untuk menyatakan pendapat  terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan Rekomendasi  penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.