Portal Kabupaten Sijunjung

HARAPAN FRAKSI PKS GERINDRA KEPADA PEMKAB SIJUNJUNG

Fraksi PKS Gerindra DPRD dalam pendapat akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sijunjung tahun 2019, sebagaimana disampaikan juru bicara fraksi tersebut, Syofian Hendri pada rapat paripurna, di gedung dewan, Kamis (15/11), berharap banyak kepada pemerintah daerah.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Yusnidarti, dihadiri Bupati H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo, Wakil Bupati H. Arrival Boy, Forkopimda,  pejabat teras Pemkab, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), wakil ketua dan anggota dewan serta camat se-Kabupaten Sijunjung.

Harapan Fraksi PKS Gerindra, Pemkab Sijunjung melalui bagian pendapatan daerah agar mendata ulang semua objek pajak dan objek retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah yang selanjutnya diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemkab Sijunjung melaui Satpol PP dan bagian pendapatan agar sewaktu-waktu melakukan inspeksi mendadak terhadap objek pajak di lapangan untuk melakukan kontrol atas ketaatan terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemkab Sijunjung agar mengoptimalkan sektor pajak sarang burung walet, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi menara telekomunikasi serta retribusi tera dan tera ulang yang sampai saat ini belum tergali dan terkelola dengan baik.

Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PKS Gerindra menyarankan agar Pemkab Sijunjung membentuk tim khusus yang menangani peningkatan PAD yang terdiri dari lintas OPD yang memiliki potensi PAD di lingkungan Pemkab Sijunjung.

Supaya efesiensi dan efektif penganggaran, Pemkab Sijunjung disarankan membuat peraturan bupati tentang standard harga dan standard biaya setiap tahun, sehingga penganggaran tidak lagi berdasarkan floating anggaran, tapi berdasarkan floating kebutuhan setiap kegiatan dan program.

Untuk alokasi anggaran dana hibah dan dana bantuan sosial harus mengacu kepada Permendagri nomor 32 tahun 2010 tentang dana hibah dan dana bantuan sosial, dimana anggaran harus dialokasikan berdasarkan ajuan proposal yang masuk ke Pemkab Sijunjung yang sudah direkomendasikan oleh dinas terkait.

Dan penganggaran hanya bisa dilakukan apabila sudah memiliki regulasi hukum daerah berupa peraturan bupati yang mengatur tata cara pemberian dana hibah dan dana bantuan sosial sebagaimana yang sudah diatur dengan Permendagri nomor 32 tahun 2010.

Untuk mempermudah proses pelaksanaan APBD 2019, apabila terjadi defisit yang melebihi estimasi akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan, Fraksi PKS Gerindra menyarankan kepada Pemkab Sijunjung agar membuat priority scale level sebesar jumlah belanja daerah, sehingga pada saat diharuskan menunda program atau kegiatan akibat adanya defisit anggaran hanya dilakukan dengan menunda program atau kegiatan pada skala prioritas paling bawah sesuai dengan nominal defisit yang ada. –[email protected]

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.