• Subscribe

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message

(0754) 20064
[email protected]

Pertanian&Perkebunan

IUP-B

IUP-P

TDU-P

IUTP-PP

TDU-PP

STD-B

TDP-BB

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)
a. Persyaratan
1) Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hokum dan hak asasi manusia, komposisi kepemilian saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan
2) Nomor Pokok Wajib Pajak
3) Surat izin Tempat Usaha
4) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota
5) Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file eletronik) sesuai dengan peraturan perundang –undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan
6) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan
7) Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat rencana tempat hasil produksi akan diolah
8) Surat Perjanjian Kerjasama Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebanyak 20 % dari luas yang diusahakan
8) Izin lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan
9) Pernyataan kesanggupan
a. Memilik sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organism pengganggu tanaman (OPT).
b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalian kebakaran.
c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.
d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
10) Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas
b. Biaya :
c. Waktu : Lama proses pengurusan izin adalah 5 (lima) hari, terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap.

 

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGELOLAHAN (IUP-P)
a. Persyaratan
1) Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hokum dan hak asasi manusia, komposisi kepemilian saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
2) Nomor Pokok Wajib Pajak
3) Surat izin Tempat Usaha
4) Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota
5) Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file eletronik) sesuai dengan peraturan perundang –undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan .
6) Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
7) Rencana kerja pembangunan usaha industry pengolahan hasil perkebunan.
8) Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
9) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan perkebun, karyawan dan masyarakat sekitar usaha industri pengolahan.
b. Biaya :
c. Waktu : Lama proses pengurusan izin adalah 5 (lima) hari, terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap.
TANDA DAFTAR USAHA PROSES PRODUKSI (TDU-P)
a. Persyaratan
1) Surat Permohonan TDU-P (bermaterai)
2) Fotocopy KTP (identitas pemohon)
3) Keterangan kepemilikan lahan (Sertifikat atau keterangan kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh wali nagari dan diketahui camat)
4) Rekomendasi teknis budidaya tanaman pangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait ( memuat jenis komoditi, luas lahan, proses produksi yang diusahakan, keterangan lainnya sebagai pendukung )
5) Rencana usaha yang akan dilaksanakan
b. Biaya :
c. Waktu : Lama proses pengurusan izin adalah 5 (lima) hari, terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap.

 

IZIN USAHA TANAMAN PANGAN PENANGANAN PASCA PANEN (IUTP-PP)
a. Persyaratan
1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan.
2) Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya terakhir.
3) Nomor Pokok Wajib Pajak.
4) Surat Keterangan Domisili.
5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
6) Izin Usaha Perindustrian ( IUP).
7) Rekomendasi kesesuai dengan RTRW/RDTR Kabupaten /Kota dari bupati/walikota untuk IUTP-PP yng diterbitkan oleh Gubernur.
8) Rekomendasi keseuai dengan rencana pembangunan tanaman pangan propinsi dari Gubernur untuk IUTP-PP yang diterbitkan oleh bupati/Walikota.
9) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000.
10) Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan.
11) Jaminan Pasokan bahan baku yang diketahui oleh buapti/walikota.
12) Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan.
13) Hasil AMDAL atau UKL dan UPL sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan di bidang lingkangan hidup.
14) Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.
15) Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha.
16) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
b. Biaya :
c. Waktu : Lama proses pengurusan izin adalah 5 (lima) hari, terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap.

 

TANDA DAFTAR USAHA PENANGANAN PASCA PANEN (TDU-PP)
a. Persyaratan
1) Surat permohonan TDU-PP (bermaterai)
2) Fotocopy KTP (identitas pemohon)
3) Fotocopy SIUP, HO dan TDP
4) Keterangan kepemilikan lahan (Sertifikat atau keterangan kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh wali nagari dan diketahui camat)
5) Rekomendasi teknis penanganan pasca panen tanaman pangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait (memuat jenis komoditi, luas lahan, proses produksi yang diusahakan, keterangan lainnya sebagai pendukung)
6) Rencana usaha yang akan dilaksanakan
b. Biaya :
c. Waktu : Lama proses pengurusan izin adalah 5 (lima) hari, terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap.

 

SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN (STD-B)
a. Persyaratan
1) Surat Permohonan
2) Luas lahan maksimal 25 Ha
3) Identitas Pemohon
4) Surat keterangan penilaian budidaya dari Dinas Perkebunan yang memuat tentang :luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam,jenis pupuk dan tahun tanam, rencana mitrapengolahan.
b. Biaya :
c. Waktu : Lama proses pengurusan izin adalah 5 (lima) hari, terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap.
TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH BINA (TDP-BB)
a. Persyaratan
1) Surat permohonan TDP-BB (bermaterai).
2) Fotocopy Identitas
3) Keterangan kepemilikan sarana penyimpanan benih ( yang memuat lokasi, ukuran, kapasitas, kondisi fisik ) dari instansi terkait.
4) Rekomendasi sebagai pengedar benih bina oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih
b. Biaya :
c. Waktu : Lama proses pengurusan izin adalah 5 (lima) hari, terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap.