Portal Kabupaten Sijunjung

PEMKAB SIJUNJUNG AJUKAN TIGA RANPERDA

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung ajukan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada DPRD setempat.

Nota penjelasan ketiga Ranperda itu, disampaikan Bupati H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo dalam rapat paripurna DPRD, di Gedung Dewan Kandang Baru, Selasa (22/5).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Yusnidarti, dihadiri unsur ForkopimdaSekdakab Zefnihan, Wakil Ketua DPRD, Pejabat teras Pemkab, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  Camat se-Kabupaten Sijunjung dan segenap Anggota Dewan.

Ketiga Ranperda yang diajukan yakni, tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, Ranperda  pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 1998 tentang pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sanjung Husada Mandiri serta Ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar.

” Tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) atau yang dikenal denan CSR mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Disamping itu, tanggungjawab sosial juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan pemangku kepentingan (stakeholder)”, ujar Bupati dalam penjelasannya.

Terkait dengan Ranperda  pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 1998 tentang pendirian perseroan terbatas (PT) Sanjung Husada Mandiri Bupati mengatakan, suatu peraturan daerah dapat dibatalkan/dicabut karena beberapa hal.

“Antara lain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam menyusun peraturan daerah legislator dan perancang tidak dapat sebebas-bebasnya merumuskan suatu ketentuan peraturan daerah, tapi harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUD tahun 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden”, tuturnya.

“Hal ini sesuai dengan asas hukum yang menyatakan apabila terdapat perbedaan pengaturan, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi melumpuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dengan demikian, peraturan daerah menjadi tidak berlaku ketika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi”, sambungnya.

Terkait dengan Ranperda  perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar, Bupati mengatakan, pasar salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolok ukur dalam peningkatan pendapatan satu daerah.

“Pasar juga merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis dan lain sebagainya”, tambahnya.

“Seiring dengan perkembangan zaman, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi antara penjual dengan pembeli, tapi telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar” jelasnya. nas@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.