Portal Kabupaten Sijunjung

PEMKAB  SIJUNJUNG AJUKAN TIGA RANPERDA

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung ajukan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada DPRD setempat.

Nota penjelasan ketiga Ranperda itu, disampaikan Bupati H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo dalam rapat paripurna DPRD, di gedung dewan, Selasa (4/12).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Yusnidarti, dihadiri  Wakil Bupati H. Arrival Boy,  Forkopimda, Sekdakab Zefnihan, pejabat teras Pemkab, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Sijunjung serta wakil ketua dan anggota dewan.

Ketiga Ranperda yang diajukan, perubahan atas peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2031, Ranperda perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Ranperda perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sijunjung.

Bupati mengatakan, Pemkab Sijunjung melaksanakan peninjauan kembali RTRW 2011-2031  tujuannya untuk mengetahui apakah substansi RTRW masih relevan dengan dinamika pembangunan yang terjadi dan sejauh mana RTRW diimplementasikan.

Peninjauan yang dilaksanakan harus melihat secara utuh keseluruhan kinerja penataan ruang dan menghasilkan penyempurnaan substansi RTRW, namun tidak menyusun rencana yang baru.

Terkait dengan Ranperda perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2010 tentang BUMD, bupati mengatakan, lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, berdampak terhadap Perda Kabupaten Sijunjung  nomor 1 tahun 2013 tentang BUMD, karena ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan perubahan, diantaranya bentuk BUMD ada dua, yaitu perusahaan umum daerah dan perseroan daerah (Perseroda).

Perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara Perseroda modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh satu daerah.

Terkait dengan Ranperda perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Sijunjung, bupati menjelaskan, penataan birokrasi pada BPBD didorong oleh frekuensi kejadian bencana dan anggaran penanggulangan bencana.

Peningakatan tipe, menuntut banyak perombakan struktur organisasi BPBD. Kepala pelaksana harus pejabat eselon II, tidak pejabat eselon III seperti sekarang. Disamping itu, pada draf Ranperda, ada tiga bidang dalam organisasi BPBD.

Ketiga bidang itu, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekontruksi. Masing-masing bidang membawahi dua seksi, jelas Bupati Yuswir Aifin. –[email protected]

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.