Portal Kabupaten Sijunjung

STRATEGI DAN PRIORITAS PENDAPATAN DAERAH SIJUNJUNG

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, diperlukan ketersediaan dana sebagai sumber pembiayaan.

Sehubungan dengan itu, kebijakan dan langkah yang ditempuh untuk mengamankan (memobilisasi) sumber pendapatan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018,  ada delapan poin.

Sebagaimana tertuang dalam nota keuangan RAPBD Kabupaten Sijunjung tahun 2018, kedelapan poin itu, pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan optimalisasi hasil yang berazaskan keadilan, efisiensi ekonomi atau tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha, kemampuan melaksanakan bagi aparatur dan kemampuan membayar bagi masyarakat.

Poin berikutnya, perhitungan administrasi penerimaan daerah perlu diupayakan dengan mengukur upaya pajak (tax effort), yaitu antara penerima pajak dengan kepastian atau kemampuan membayar pajak. Hasul guna pendapatan juga perlu dilakukan dengan mengukur hubungan antara hasil pungut dengan daya guna penerimaan (belanja).

Daya guna penerimaan meliputi pengelolaan administrasi dalam hal menentukan wajib pajak/retribusi, menetapkan nilai kena pajak/retribusi, pemungutan pajak/retribusi dan pembukuan penerimaan.

Perlunya pengawasan dalam efisiensi/efektifitas penerimaan daerah adalah penghindaran wajib pajak/retribusi, kolusi antara wajib pajak/retribusi dengan petugas/aparatur serta penipuan oleh petugas/aparatur.

Poin selanjutnya, penyusunan kebijakan anggaran pendapatan perlu memperhatikan kondisi daerah, yaitu perkembangan PDRB perkapita, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi.

Kemudian, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan dengan memperhitungkan penyesuaian tarif, pembangunan fasulitas baru, adanya sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pendapatan daerah.

Perlunya upaya-upaya dalam hal penggalian potensi, penyuluhan kepada masyarakat dan tertib administrasi berdasarkan perundang-undangan.

Poin terakhir, peningkatan kompetensi aparatur dan kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah diperlukan menuju peningkatan kualitas pelayanan publik secara profesional. nas@sijunjung.go.id

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.