• Subscribe

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message

(0754) 20064
[email protected]

TIGA RANPERDA INISIATIF DPRD DITETAPKAN JADI PERDA

Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Sijunjung, ditetapkan jadi Peraturan Daerah (Perda).
 
Penetapan itu terungkap dalam penyampaian pendapat akhir tujuh fraksi di DPRD dan pendapat akhir Bupati Sijunjung H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo, pada rapat paripurna DPRD, Jumat (16/6), di gedung dewan.
 
Rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Walbardi, dihadiri  unsur Forkopinda, Plt. Sekdakab Yunanto Masri, pejabat teras Pemkab, kepala OPD, kepala instansi vertikal, kepala BUMN, kepala BUMD, kepala bagian,  anggota DPRD serta camat se-Kabupaten Sijunjung.
 
Ketiga Ranperda yang ditetapkan jadi Perda, tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio lansek manih, tentang kawasan tanpa rokok dan Ranperda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
 
Bupati mengatakan, penyiaran publik memiliki peran penting dalam memberikan akses masyarakat kepada kehidupan publik serta mendorong mereka ikut terlibat dalam permasalahan publik.
 
Bagi negara berkembang, penyiaran publik bisa menjadi alat untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan dan budaya, mengembangkan ilmu pengetahuan serta memperlancar interaksi antara masyarakat.
 
“Mengingat mayoritas masyarakat kita terdiri dari masyarakat pedesaan, dengan radio dan televisi sebagai media komunikasi utama, Pemda dan DPRD Kabupaten Sijunjung berkomitmen untuk mendukung keberadaan penyiaran publik serta memelihara program acaranya untuk kepentingan masyarakat,” kata bupati.
 
Sementara penetapan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), merupakan upaya perlindungan bagi masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan, karena lingkungan tercemar asap rokok.
 
Secara umum, penetapan KTR bertujuan menurunkan angka kemiskinan dan kematian akibat rokok. Sedangkan secara khusus, tujuan penetapan KTR adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman.
 
Kebijakan dan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum yang belum ada, ketersediaan anggaran untuk bantuan hukum yang sangat terbatas dan organisasi atau lembaga bantuan hukum yang belum ada di Kabupaten Sijunjung, merupakan bagian dari persoalan yang perlu diatasi guna mewujudkan akses bantuan hukum yang efektif dan memadai bagi masyarakat miskin.
 
Kerana itu, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat miskin, adalah upaya untuk memenuhi pelayanan hak asasi manusia terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, jelas Bupati Yuswir Arifin.
 
Penetapan ketiga Ranperda jadi Perda, ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan DPRD dengan Pemkab Sijunjung oleh wakil ketua DPRD Walbardi dan Bupati Yuswir Arifin setelah konsep nota persetujuan dibacakan oleh Sekwan Jon Kanedi. [email protected]

Leave a Reply